JAKARTA – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Ahad, 25 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional monitoring dan evaluasi program percepatan pembentukan koperasi kelurahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Riza menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penguatan ekonomi lokal melalui koperasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Dia menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Kendari yang berhasil membentuk koperasi kelurahan secara partisipatif dan inklusif.
“Koperasi Merah Putih Kadia ini luar biasa. Pendekatannya kolaboratif, melibatkan semua elemen masyarakat. Ini bisa menjadi model nasional,” kata Ahmad Riza Patria. “Saya akan sampaikan langsung kepada Presiden agar inisiatif seperti direplikasi di seluruh Indonesia.”
Koperasi Merah Putih Kadia dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) yang melibatkan RT/RW, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Pendekatan ini mencerminkan praktik demokrasi ekonomi yang kuat di tingkat lokal.
Sebagai langkah konkret, Ahmad Riza mendorong agar koperasi di kelurahan tidak hanya berbadan hukum, tetapi juga aktif dalam layanan simpan pinjam, distribusi kebutuhan pokok, serta akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk memastikan setiap kelurahan memiliki koperasi aktif sebelum Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Kartu UMKM Maju, kartu multifungsi berbasis teknologi yang mendukung akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro.
“Kehadiran wakil menteri menjadi kehormatan besar bagi kami. Ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat peduli terhadap penguatan ekonomi komunitas,” ujar Siska. Pemerintah Kota Kendari juga memfasilitasi legalisasi koperasi, termasuk pembiayaan akta notaris sebagai bagian dari dukungan kelembagaan.
Kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria ke Kendari turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua; Ketua DPRD Kota Kendari, LM Inarto; Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Sekda Amir Hasan; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad H. Sulaeman, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kecamatan Kadia. Kunjungan ini mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan koperasi kelurahan sebagai motor pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi inklusif. (tempo.co)
