KONSEL, Tigadetik.com – Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thullab Andoolo Utama Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), K.H. Muhammad Wildan Habibi menyatakan sikap dengan tegas menolak kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurutnya, wacana tersebut merupakan gagasan yang keliru dan bertentangan dengan semangat reformasi.
Polri katanya telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah sesuai dengan amanat Undang-undang dan konstitusi,” katanya, Selasa (27/1/2026).
Muhammad Wildan Habibi yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Konsel itu menambahkan, posisi Polri tetap berada di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta efektivitas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, dikutip dari detik.com, bahwa Komisi III DPR RI mengeluarkan 8 poin sebagai pedoman dalam mereformasi Polri menjadi lebih baik. Salah satu poinnya menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Habiburokhman usai Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026) menjelaskan bahwa rekomendasi DPR bersifat mengikat, sehingga 8 poin itu harus ditindaklanjuti dalam mereformasi Polri.
Adapun 1 dari 8 poin yaitu :
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan POLRI berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mm)
