KENDARI, Tigadetik.com – Pimpinan Wilayah Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungannya terhadap Kepolisisan Negara Indonesia agar tetap berada di bawah Presiden.
Hal itu ditegaskan Ketua PW GP Ansor, Saninuh Kasim didampingi sejumlah pengurusnya dalam rilis video yang diterima media ini pada Senin (16/2/2026).
Ansor katanya tetap pada komitmen semangat reformasi dan menyatakan dukungan penuh terhadap Polri agar tetap berada di bawah Presiden, dan bukan kementerian.
“Kami Pimpinan Wilayah Pemuda Ansor tetap pada komitmen semangat reformasi dan menyatakan dukungan penuh terhadap Polri tetap berada di bawah presiden agar semakin dekat dengan masyarakat dan tetap berikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” kata mereka.
Sebelumnya, dalam apel Banser yang digelar PP GP Ansor di Yogyakarta pada Sabtu (14/2/2026) pengurus GP Ansor dan sejumlah anggota Banser memberikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah presiden.
“Bersama Polri jaga kamtibmas, siap dukung Polri di bawah presiden,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Dikutip dari tvrinews.com, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah Presiden telah memiliki dasar hukum yang kuat serta selaras dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pascar eformasi.
Ketua PP GP Ansor Bidang Hukum, Dendi Zuhairil Finsa menilai kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri pada 26 Januari 2026, yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian, selaras dengan amanat konstitusi.
“Keputusan tersebut merupakan wujud konsistensi pembentuk undang-undang dalam menjalankan mandat UUD 1945 dan TAP MPR. Reformasi telah memisahkan secara tegas kelembagaan TNI dan Polri, sekaligus menegaskan perbedaan tugas, fungsi, dan peran keduanya secara konstitusional,” tegasnya.
“Terlepas dari berbagai persoalan yang perlu dibenahi, kedudukan Polri di bawah Presiden tetap merupakan desain ketatanegaraan yang sesuai dengan konstitusi,” ujarnya. (mm)
