KENDARI, Tigadetik.com – Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungannya kepada Polri agar tetap berada di bawah Presiden.
Hal itu disampaikan pengurus KOKAM Sultra dalam sebuah rilis video yang diterima media ini pada Senin (16/2/2026).
“Kami KOKAM Sulawesi Tenggara mendukung Kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden. Kokam Indonesia, jaya,” kata mereka.
Sebelumnya, pada acara Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) yang berlangsung di Cikeas, Bogor, Sabtu (14/2/2026), Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla menghormati dan mendukung keputusan Komisi III DPR RI yang menyatakan Polri tetap berada di bawah Presiden. Dia mengatakan keputusan ini demi menjaga Polri agar tidak terganggu dari kepentingan praktis.
Dzulfikar mengatakan bahwa dalam negara demokrasi, penetapan Polri tetap di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen adalah kanal representasi rakyat yang sah. Sebab, kata dia, setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional patut dijaga sebagai bagian dari stabilitas sistem pemerintahan.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi,” tegas Dzulfikar yang juga Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).
Dzulfikar mengungkap, wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian berpotensi mengganggu mono loyalitas Kepolisian sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara.
Kondisi tersebut, sebut dia, juga dapat berdampak pada penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, sehingga menempatkan institusi Polri dalam posisi yang dilematis.
Dia menyebut memperkuat pengawasan melalui mekanisme checks and balances, baik oleh DPR maupun melalui penguatan Kompolnas sebagai lembaga yang memberikan kontrol terhadap kinerja institusi, merupakan langkah yang lebih tepat.
“Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis,” jelas Dzulfikar. (mm)
